Berbagai elemen masyarakat mengkritisi kebijakan DPR RI, menyoroti ketidakadilan dan tunjangan anggota. Aksi ini mendapat perhatian media internasional.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah klarifikasi anggaran 2026. Total Rp 9,9 triliun dibagi, Rp 6,7 triliun untuk DPR dan Rp 2,2 triliun untuk Kesekjenan.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menilai beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlalu berat karena harus menyiapkan 3.000 porsi makanan setiap hari.