Ombudsman Jateng ungkap lima kepala daerah yang terjaring OTT KPK pernah dilaporkan masyarakat. Laporan ini jadi alarm potensi korupsi dan maladministrasi.
Sembilan kepala daerah, termasuk Bupati Langkat, terjerat OTT KPK 2026. Wamendagri Bima Arya menilai gaji bukan penyebab korupsi, perlu pembenahan sistemik.
KPK menyesalkan OTT yang menangkap Bupati Langkat Syah Afandin, menyebutnya sebagai 'regenerasi koruptor'. KPK ingatkan pengganti untuk jaga amanah rakyat.