detikNews

Ketika Partai Islam Ramai-ramai 'Kecilkan' Masyumi Reborn

Partai Masyumi yang dulu dibubarkan oleh Presiden Sukarno, kembali dihidupkan. Namun, Partai Masyumi tidak dianggap sebagai saingan oleh partai Islam lain.

Selasa, 10 Nov 2020 05:43 WIB

detikNews

Permohonan Jumhur Hadir Langsung di Sidang Ditolak, Pengacara Walk Out

Majelis hakim PN Jaksel menolak permintaan Jumhur Hidayat untuk hadir secara langsung dalam persidangan kasus dugaan penyebaran hoax. Pengacara Jumhur walk out.

Kamis, 11 Feb 2021 13:36 WIB

detikNews

Deretan Peran Tersangka Picu Ricuh Demo UU Cipta Kerja

Polri menetapkan 9 tersangka terkait kericuhan di demo tolak omnibus law beberapa waktu lalu. Apa saja peran masing-masing tersangka?

Jumat, 16 Okt 2020 05:46 WIB

detikNews

Kingkin Anida Terdakwa Kasus Demo Omnibus Law Bebas Usai Divonis 9 Bulan Bui

Kingkin Anida telah bebas dari penjara terkait kasus menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan terkait demo tolak omnibus Law.

Senin, 12 Jul 2021 18:12 WIB

detikNews

Saksi Jelaskan Alasan Laporkan Cuitan Jumhur soal Omnibus Law ke Polisi

Saksi menjelaskan alasan melaporkan cuitan Jumhur Hidayat soal omnibus law ke polisi. Apa katanya?

Kamis, 25 Feb 2021 15:49 WIB

detikNews

Pengacara Heran Jaksa Nilai Syahganda Berupaya Turunkan Presiden

Pengacara Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri, heran jaksa membahas chat WhatsApp group 'Deklarator KAMI' dalam tuntutan.

Kamis, 01 Apr 2021 18:39 WIB

detikNews

Tak Terima Syahganda Divonis 10 Bulan, Jaksa Ajukan Banding

Atas vonis 10 bulan penjara terhadap terdakwa Syahganda Nainggolan, jaksa penuntut umum menyatakan banding.

Senin, 03 Mei 2021 16:10 WIB

detikNews

Ahli ITE Nilai Unggahan Jumhur soal 'Pengusaha Rakus' Timbulkan Kebencian

Ahli ITE, Ronny, menyebut unggahan Jumhur Hidayat terkait 'pengusaha rakus' dan 'omnibus law' menimbulkan kebencian.

Kamis, 25 Mar 2021 15:24 WIB

detikNews

Gatot Sebut Korupsi Saat Ini Lebih Buruk Dibanding Orde Baru

Gatot Nurmantyo menyebut penegakan hukum di Indonesia kini kian rumit. Dia lantas menyebut kosupsi saat ini lebih buruk dibanding era Orde Baru.

Kamis, 19 Agu 2021 14:27 WIB

detikNews

Ribuan Alumni ITB Desak KASN Sanksi Din Syamsuddin

Gerakan Anti Radikalisme (GAR) ITB kembali mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan sanksi dugaan pelanggaran kode etik Prof. Din Syamsudin.

Selasa, 02 Feb 2021 16:45 WIB