Pengusaha menyampaikan sejumlah permintaan atas implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperketat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Partai Demokrat DPRD menilai diperbolehkannya perkantoran terisi 25% dalam PSBB kali ini merupakan bentuk toleransi Anies terhadap keinginan pemerintah pusat.
Berbeda dari PSBB masa April, kini Anies mengizinkan perkantoran di Jakarta terisi sampai 25% di PSBB terbaru. Fraksi PDIP DPRD DKI mendorong pengawasan ketat.