detikNews

Pro Jokowi: Jangan Bunuh KPK

Ormas pendukung Jokowi ini menolak RUU KPK inisiatif DPR yang dianggap penuh dengan pasal pembunuhan KPK.

Kamis, 08 Okt 2015 10:22 WIB

detikNews

Bertentangan dengan TAP MPR, RUU 'Pembunuhan' KPK Tak Akan Berlaku

Karena bertentangan dengan Tap MPR yang kedudukannya lebih tinggi, maka RUU usulan DPR tak akan berlaku meskipun nantinya disahkan.

Kamis, 08 Okt 2015 08:55 WIB

detikNews

Draf RUU oleh DPR Bertentangan dengan TAP MPR Pendirian KPK

Ternyata, isi draf itu sangat bertentangan dengan Ketetapan MPR No VIII Tahun 2001 yang menjadi dasar pendirian KPK.

Kamis, 08 Okt 2015 08:03 WIB

detikNews

PBNU: Revisi UU KPK oleh DPR Tak Logis!

PBNU menilai pasal-pasal di draf RUU KPK yang dibuat DPR sangat tidak logis.

Kamis, 08 Okt 2015 05:29 WIB

detikNews

DPR Revisi UU KPK, Puan: Kalau Sangat Urgent dan Menguatkan KPK Saya Dukung

Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menilai, jika memang sangat mendesak dirinya mendukung rencana revisi itu.

Rabu, 07 Okt 2015 23:48 WIB

detikNews

RUU KPK Masih Hidup Meski Sudah Dicabut Jokowi, Kok Bisa?

RUU tersebut sebenarnya pernah dicabut Presiden Jokowi, namun ternyata masih hidup di DPR.

Rabu, 07 Okt 2015 20:15 WIB

detikNews

Jika RUU Disahkan: KPK Jadi Lembaga Pajangan, 12 Tahun Kemudian Dibubarkan

Ruang gerak KPK akan dipersempit jika nantinya RUU yang diajukan DPR disahkan. KPK jadi lembaga pajangan, kemudian dibubarkan.

Rabu, 07 Okt 2015 14:58 WIB

detikNews

Draf Revisi UU KPK Berasal dari Pemerintah?

Pemerintah pernah mengajukan revisi UU KPK masuk di Prolegnas 2015, namun kemudian dihentikan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah drafnya digunakan DPR?

Rabu, 07 Okt 2015 14:57 WIB

detikNews

17 Alasan Mengapa Revisi UU KPK Harus Ditolak

KPK terancam bubar. Setidaknya itu yang tergambar dalam revisi UU KPK yang tengah digadang-gadang DPR.

Rabu, 07 Okt 2015 14:46 WIB

detikNews

Kontroversi DPR: Pasal Kretek, Revisi UU KPK sampai Pengampunan Koruptor

Alih-alih meningkatkan kinerja legislasi yang dinilai rendah, tiga produk rancangan undang-undang yang kini disiapkan DPR justru memicu kontroversi.

Rabu, 07 Okt 2015 13:59 WIB