detikNews

Yorrys Sebut Novanto Sebentar Lagi Tersangka, KPK: Masih Didalami

Yorrys menyebut Novanto sebentar lagi akan menjadi tersangka.

Selasa, 25 Apr 2017 15:02 WIB

detikNews

Penjelasan Yorrys soal 'Novanto Sebentar Lagi Tersangka e-KTP'

Yorrys mengatakan bahwa Golkar harus bersiap menghadapi segala kemungkinan atas status cekal terhadap sang Ketum.

Selasa, 25 Apr 2017 10:46 WIB

detikNews

Golkar: Kami Siapkan Penyelamatan Jika Novanto Jadi Tersangka

Partai berlambang beringin itu sudah punya strategi seandainya Novanto ditetapkan menjadi tersangka. Seperti apa strateginya? Baca di sini:

Senin, 24 Apr 2017 17:43 WIB

detikNews

Setelah Dahlan Iskan, Kejati Jatim Kini Fokus ke Kasus La Nyalla

Berkas kasus TPPU dengan tersangka La Nyala Mattaliti sudah mencapai 90 persen. Dalam waktu dekat akan diserahkan ke pengadilan.

Jumat, 21 Apr 2017 18:19 WIB

detikNews

Tak Sampaikan Keberatan Cekal, Novanto Janji Kooperatif dengan KPK

Ketua DPR Setya Novanto menegaskan DPR tidak akan menyampaikan surat keberatan atas pencekalan dirinya oleh KPK.

Selasa, 18 Apr 2017 16:08 WIB

detikNews

Novanto Minta Surat Keberatan Pencekalan Tak Dikirim ke Jokowi

Novanto mengaku meminta agar surat keberatan pencekalan itu tidak dikirim ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Selasa, 18 Apr 2017 11:20 WIB

detikNews

Pemerintah Belum Terima Surat Keberatan Pencekalan Novanto dari DPR

Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku belum terima surat keberatan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto dari parlemen. Pemerintah tak bisa mencampuri urusan hukum.

Senin, 17 Apr 2017 22:10 WIB

detikNews

Pimpinan DPR Tunda Kirim Surat Keberatan Pencekalan Novanto

DPR menunda pengiriman surat keberatan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto ke Presiden Joko Widodo. Apa alasannya?

Senin, 17 Apr 2017 14:11 WIB

detikNews

Novanto Dicekal, KPK Yakin Kinerja DPR Tak Terganggu

Setya Novanto dicekal ke luar negeri terkait penyidikan tersangka e-KTP Andi Narogong.

Senin, 17 Apr 2017 13:35 WIB

detikNews

Bamsoet: Keberatan Pencekalan Novanto Bukan Domain Pimpinan DPR

Menurut Bamsoet, hal itu seharusnya diserahkan ke Komisi III DPR yang bermitra dengan KPK.

Senin, 17 Apr 2017 12:19 WIB