detiksearch

detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

detik Network

Urut berdasarkan

Tipe artikel

Kanal

Waktu

detikFinance

Para Menteri Ekonomi Kumpul di Kantor Darmin Bahas Lahan Sawah

Sejumlah menteri di bidang ekonomi menggelar rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Rapat rencananya akan membahas tentang lahan sawah.

Jumat, 02 Sep 2016 10:26 WIB

detikNews

Korban Penipuan CPNS Pemkot Surabaya Diminta Membayar Uang Rp 10-Rp 35 Juta

Sekitar 40 orang mengaku mendapat undangan untuk bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma akan memberikan SK PNS yang mereka idam-idamkan.

Rabu, 31 Agu 2016 18:03 WIB

detikFinance

Menteri ATR Mau Rekrut Juru Ukur Non PNS, Ini Kata Pengembang

Ketua Umum APERSI Eddy Ganefo mengatakan, institusi yang akan dibentuk Menteri ATR bisa bikin proses mengukur tanah untuk SHM lebih cepat.

Senin, 29 Agu 2016 18:28 WIB

detikFinance

Pengembang: Ukur Tanah untuk Sertifikat Hak Milik Bisa Sampai 1,5 Tahun

"Tunggu ukur tanah bisa 6 bulan, malah bisa sampai 1,5 tahun," kata Ketua Umum APERSI Eddy Ganefo.

Senin, 29 Agu 2016 18:05 WIB

detikNews

KPK Imbau Para Menteri Baru Kabinet Kerja untuk Setor LHKPN

KPK mengimbau agar para menteri yang masuk dalam reshuffle Kabinet Kerja jilid II untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Senin, 29 Agu 2016 11:26 WIB

detikFinance

Menteri ATR: Baru 60% Tanah di Indonesia yang Bersertifikat

Kurangnya tenaga ahli pengukuran tanah selama ini dianggap sebagai biang keladi lambannya proses penerbitan sertifikat tanah.

Jumat, 26 Agu 2016 17:30 WIB

detikFinance

Perizinan Lelet, Menteri ATR: Masa Ngukur Tanah Saja 3 Bulan

Pembenahan paling besar akan dilakukan dalam hal penatan juru ukur tanah. Karena, dengan kondisi saat ini, proses pengukuran tanah berjalan sangat lambat.

Jumat, 26 Agu 2016 15:37 WIB

detikFinance

Izin Sertifikat Tanah Lelet, Menteri ATR: Kami Kekurangan Juru Ukur

Alasan utama mengapa selama ini proses perizinan terkait pertanahan di Kementerian ATR berjalan lambat karena kurangnya jumlah tenaga ahli sektor pertanahan.

Jumat, 26 Agu 2016 14:56 WIB