detikNews

Jimly: Lambat Laun KPK Bisa Bubar

Jika pimpinan dan direktur KPK mundur, maka proses penyidikan dan penyelidikan di KPK akan terhambat. Lambat laun, lembaga antikorupsi tersebut akan bubar.

Selasa, 15 Sep 2009 09:38 WIB

detikNews

Dewan Pers Akan Ajukan Uji Materi Atas UU Rahasia Negara

Dewan Pers beranggapan RUU Rahasia Negara merupakan ancaman besar untuk kebebasan pers. Jika RUU ini disahkan menjadi UU, Dewan Pers akan mengajukan uji materi atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Senin, 14 Sep 2009 10:30 WIB

detikNews

Tak Cukup Rekomendasi, Bawaslu Harus Pidanakan KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memberikan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait 4 caleg terpilih bermasalah dan perubahan perolehan suara di Papua. Karena ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu harus mempidanakan KPU.

Kamis, 10 Sep 2009 10:57 WIB

detikNews

Bawaslu: Ubah Perolehan Suara Papua, KPU Terancam Pidana

Bawaslu menilai tindakan KPU mengubah perolehan suara di dapil Papua tidak memiliki dasar hukum. Dengan tindakannya itu, KPU telah melanggar UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu dan terancam hukuman pidana.

Kamis, 10 Sep 2009 00:10 WIB

detikNews

Dipolisikan, KPU Enggan Komentar dan Lempar ke Biro Hukum

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary enggan berkomentar terkait laporan Koalisi Caleg Penegak Hukum ke Mabes Polri. Hafiz menyerahkan persoalan hukum itu ke Biro Hukum KPU.

Selasa, 08 Sep 2009 13:04 WIB

detikNews

Koalisi Caleg Gagal Polisikan Komisioner KPU

Koalisi Caleg Penegak Hukum melaporkan komisioner KPU ke polisi. KPU dinilai tidak menjalankan UU, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah melakukan penghasutan.

Senin, 07 Sep 2009 15:14 WIB

detikNews

Mahfud: MK Tidak Bisa Ditekan

MK tidak terpengaruh oleh pernyataan Mega maupun SBY terkait keputusan gugatan Pilpres 2009. Dalam mengeluarkan keputusan, MK tidak bisa ditekan oleh pihak mana pun.

Selasa, 11 Agu 2009 14:01 WIB

detikNews

Diancam Dipidanakan 2 Kali, Tim Mega Prabowo Ngadu ke Hakim

Persidangan perselisihan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) cukup seru. Masing-masing pihak saling mengajukan klaim dan bantahan disertai saksi dan bukti.

Jumat, 07 Agu 2009 12:59 WIB

detikNews

Hakim MK Punya 6 KTP, Terancam Pidana 2 Tahun

Hakim MK, Arsyad Sanusi, mengantongi 6 KTP. Dia punya KTP Bandung, Bogor, Kendari, Makassar, Surabaya dan Jakarta. Arsyad bisa terancam pidana 2 tahun.

Jumat, 07 Agu 2009 12:04 WIB

detikNews

AJI Dukung Delik Pencemaran Nama Baik Dihapus

AJI menilai delik pencemaran nama baik yang dikenakan pada Prita Mulyasari, yang ditahan gara-gara menulis curhat di internet, merupakan wujud ancaman terbesar kebebasan berekspresi di Indonesia. AJI mendorong delik itu dihapus.

Rabu, 03 Jun 2009 15:16 WIB