Menurut GMNI, aset-aset negara yang telah dikorupsi harus bisa dikembalikan. Untuk itu, RUU Perampasan Aset harus disahkan DPR.

RUU Perampasan Aset memiliki fungsi strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya, setelah 13 tahun terbengkalai RUU ini tidak kunjung disahkan.