Komisi I DPR menggelar rapat bersama dengan masyarakat sipil membahas RUU TNI. Dalam rapat itu, lembaga masyarakat sipil menyoroti pasal bermasalah RUU TNI.
Istana menanggapi kritik Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengenai Pasal 47 di RUU TNI. Istana menyebut kritik tersebut tidak beralasan.