detikNews

MK Terima Audiensi Massa Tolak Revisi UU Pilkada

Massa aksi tolak revisi UU Pilkada diterima untuk menyampaikan pendapatnya di dalam gedung MK.

Kamis, 22 Agu 2024 16:28 WIB

detikBali

Soal Revisi UU Pilkada, Bahlil: Saya Baru Bangun

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait proses revisi Undang-Undang Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Kamis, 22 Agu 2024 15:28 WIB

detikNews

Gelombang Pertama Aksi Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada

detikSore akan mengulas lebih dalam peliknya situasi apabila revisi ini benar-benar disahkan

Kamis, 22 Agu 2024 14:56 WIB

detikNews

GMNI Tolak Revisi UU Pilkada: Suara Rakyat Diamputasi!

Agenda revisi di DPR dinilai menyimpang dari putusan MK. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengecam DPR.

Kamis, 22 Agu 2024 13:16 WIB

detikFinance

Mantan Menteri Jokowi Ikut Demo Revisi UU Pilkada

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa.

Kamis, 22 Agu 2024 12:51 WIB

detikJogja

Potensi Pelanggaran di Keracunan Massal Bantul, Ini UU yang Disebut Polisi

Dua kasus keracunan massal terjadi di Bantul. Polisi menyebut kasus keracunan massal ini bisa sampai ke ranah hukum sebab potensi pelanggaran UU.

Rabu, 18 Sep 2024 14:33 WIB

detikSumut

PDIP Sebut Revisi UU Pilkada Tak Masuk Akal

Anggota Baleg Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menyatakan tidak sependapat dengan revisi UU Pilkada. Menurutnya, keputusan itu tidak masuk akal.

Kamis, 22 Agu 2024 02:00 WIB

detikNews

Gerindra soal Revisi UU Pilkada: DPR Gunakan Kewenangan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi soal pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di DPR.

Rabu, 21 Agu 2024 21:58 WIB

detikBali

Ragam Respons Setelah Putusan MK Ubah UU Pilkada

MK mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, memungkinkan partai tanpa kursi DPRD untuk mendaftar.

Rabu, 21 Agu 2024 10:13 WIB

detikNews

Demokratisasi Pilkada Tak Langsung

Pilkada melalui DPRD mesti didesain transparan dan akuntabel seraya memberi ruang seluas-luasnya bagi publik dan aparat penegak hukum.

Selasa, 20 Jan 2026 09:54 WIB