detikNews

DPR Akan Bahas Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada, KPU Harap Diundang

DPR menyebut akan membahas ketentuan untuk melarang eks koruptor maju Pilkada 2020 seusai masa reses. KPU berharap diundang dalam pembahasan tersebut.

Kamis, 01 Agu 2019 13:31 WIB

detikNews

Fahri Hamzah soal Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada: Bukan Domain KPU

"(Melarang eks koruptor maju pilkada) itu bukan domain KPU. Itu domain undang-undang," kata Fahri Hamzah.

Rabu, 31 Jul 2019 18:51 WIB

detikNews

KPU Lamongan Akhirnya Ajukan Rp 62 Miliar untuk Pilkada Serentak 2020

KPU Lamongan secara resmi mengajukan anggaran pilkada serentak 2020 sebesar Rp 62 miliar. Anggaran itu sempat mengalami perubahan dari Rp 48 miliar.

Rabu, 31 Jul 2019 13:38 WIB

detikNews

KPU Ajak Masyarakat Usulkan Revisi UU Pilkada Terkait Larangan Eks Koruptor

KPU mengajak masyarakat ikut mengusulkan revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi ini lakukan untuk memasukkan larangan eks koruptor maju dalam Pilkada 2020.

Rabu, 31 Jul 2019 13:20 WIB

detikNews

DPR Bahas Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Usai Reses

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya akan membahas ketentuan untuk melarang eks koruptor maju Pilkada 2020 seusai masa reses.

Rabu, 31 Jul 2019 13:11 WIB

detikNews

DPR Pertimbangkan Revisi UU Pilkada Larang Eks Koruptor Nyalon

Komisi II DPR yang membidangi urusan Pemilu mempertimbangkan merevisi UU Pilkada untuk melarang eks koruptor kembali maju.

Rabu, 31 Jul 2019 11:25 WIB

detikNews

KPU: DPR-Pemerintah Seharusnya Revisi UU Pilkada Larang Eks Koruptor Nyalon

"Kalau mau dilarang levelnya pada revisi UU Pilkada dan itu mestinya yang berinisiatif DPR dan pemerintah," ujar Hasyim Asyari.

Selasa, 30 Jul 2019 18:56 WIB

detikNews

Soal Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada, Mendagri Serahkan ke KPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan larangan eks koruptor maju Pilkada ada pada ranah KPU.

Selasa, 30 Jul 2019 14:57 WIB

detikNews

Di Balik Lonjakan Suara PKS dan Isu Dukungan HTI

Sejumlah survei pernah memprediksi, suara PKS akan anjlok di Pemilu 2019. Nyatanya PKS meraih suara gemilang. Apa rahasianya?

Senin, 29 Jul 2019 06:57 WIB

detikNews

Anies dan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017 Harus 'Berhenti' di 2022

Anies digadang-gadang masuk bursa Pilpres 2024. Namun Anies dan sejumlah kepala daerah angkatan 2017 harus berhenti di 2022 karena baru ada Pilkada di 2024.

Jumat, 26 Jul 2019 11:47 WIB