detikNews

Revisi KUHP Harus Disesuaikan dengan Zaman juga Tampung Hukum Adat

Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol M. Iriawan mengatakan pasal-pasal lama tetap ada yang digunakan namun kearifan lokal  juga diperhatikan.

Selasa, 10 Nov 2015 21:32 WIB

detikNews

Fahira Idris Ingin Pemabuk Dihukum Berat!

Anggota DPD Fahira Idris kembali bersuara keras mengenai minuman keras. Menurut dia masyarakat sering sekali diresahkan.

Selasa, 10 Nov 2015 16:20 WIB

detikNews

MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Muncikari Artis Robby Abbas

Robby menggugat pasal tersebut agar para lelaki hidung belang yang menikmati para artisnya dapat dipidana.

Selasa, 10 Nov 2015 08:48 WIB

detikNews

Robby Abbas, Muncikari Artis Papan Atas Menggugat ke MK

Robby Abbas tidak terima hanya dirinya yang dijebloskan ke penjara. Ia meminta para lelaki hidung belang juga dijebloskan ke bui.

Senin, 09 Nov 2015 15:53 WIB

detikNews

Kopka Husni Thamrin, Penyambung Lidah Jokowi dan Suku Anak Dalam

Ada seseorang yang turut andil menjadi penyambung lidah antara Presiden Jokowi dan Suku Anak Dalam. Dia adalah Kopka Husni Thamrin.

Senin, 02 Nov 2015 16:22 WIB

detikNews

Prof Adji: Masalah Pertanahan Kompleks, Butuh Pengadilan Agraria

"Banyak hal hal di luar logika hukum bisa terjadi dalam soal tanah," papar Guru Besar Undip Prof Adjie Samekto.

Jumat, 30 Okt 2015 09:45 WIB

detikNews

Menko Polhukam: Penjara Kadang-kadang Tak Selesaikan Masalah

Menko Polhukam menegaskan kebijakan tak bisa dipidana. Luhut menyinggung rendahnya penyerapan anggaran daerah.

Rabu, 21 Okt 2015 14:09 WIB

detikNews

Pakai DOM untuk Upacara Ngaben Ayahnya, Jero Buat Perjalanan Dinas Fiktif

Jero disebut menggunakan DOM untuk upacara ngaben ayahnya. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya membuat perjalanan dinas fiktif. Benarkah?

Senin, 12 Okt 2015 16:37 WIB

detikNews

Eks Menbudpar Jero Wacik Selewengkan DOM Rp 8,4 Miliar untuk Perkaya Diri

Jero Wacik selewengkan DOM Rp 8,4 miliar untuk perkaya diri. Bagaimana caranya?

Selasa, 22 Sep 2015 14:31 WIB

detikNews

Komisi III DPR Belajar Hukum Adat ke Inggris, Profesor Hukum: Salah Jalan!

Inggris tidak memiliki KUHP sehingga studi banding DPR ke negeri Ratu Elizabeth itu dinilai salah alamat.

Selasa, 01 Sep 2015 16:02 WIB