Pemungutan suara ulang membebani daerah karena memerlukan biaya tambahan. Selain itu memperburuk kepercayaan publik dan memperpanjang ketidakpastian politik.
CPNS risau karena pengangkatannya diundur padahal sudah resign dari kantor lama. BKN pun menawarkan bantuan agar CPNS dapat bekerja sementara di kantor lama.
Mendagri Tito Karnavian memastikan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di Pasaman dan Boven Digoel dibiayai APBD, meski ada tantangan efisiensi anggaran.