Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat presidential threshold menjadi nol persen kembali dilakukan oleh sejumlah pihak. PKB menilai itu mubazir.
Beberapa pihak menggugat ke MK agar presidential threshold turun jadi nol persen. Waketum Golkar Nurul Arifin menilai presidential threshold harus tetap ada.
Refly Harun menginisiasi gerakan menolak presidential threshold. Refly menilai presidential threshold menjadikan demokrasi kriminal dalam kontestasi pilpres.
Ambang batas dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah dinilai bakal merusak sistem Demokrasi dalam negeri. Aturan itu dianggap mempermudah bisnis oligarki