Pada persidangan terdakwa Andi Narogong, terungkap adanya e-mail yang menunjukkan ada kongkalikong untuk memenangkan Perum PNRI dan menyinggung Novanto.
Di tengah upaya mempersiapkan diri menyongsong kontestasi politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Partai Golkar kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial.
KPK meminta Direktorat Imigrasi Kemenkum HAM mencegah dua pihak swasta pergi ke luar negeri. Pencegahan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.