Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengatakan bahwa keinginan sebagian kalangan di Papua untuk lepas dari Indonesia tidak akan berhasil. Ia yakin Presiden Jokowi bisa mengatasi masalah di wilayah paling timur Indonesia itu."Saya tidak mempercayai itu," kata Ramos Horta.
<p>Papua Nugini telah melarang warga Australia untuk datang ke Daerah Otonomi Bougainville. Bougainville adalah bagian otonom dari Papua Nugini, tetapi wilayah ini akan mengadakan referendum dalam lima tahun ke depan.</p>
Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, selama 10 tahun masalah keamanan di Poso tidak juga selesai. Bahkan, 120 lebih warga asing masuk ke Poso untuk berjihad.
Puluhan orang tergabung dalam Majelis Kebangsaan Pancasila Jiwa Nusantara (MKPJN) menggelar aksi di depan Markas Kodam V Brawijaya. Mereka meminta pemerintahan Jokowi-JK tidak memberikan referendum bagi kemerdekaan Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya Pemerintah Papua yang sedang melobi beberapa pihak di Jakarta agar RUU Otsus Plus segera disahkan paling lambat tanggal 30 September 2014 adalah masuk akal. Namun perlu diwaspadai pihak yang hanya mendukung referendum.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya saat ini sedang merampungkan draft revisi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Draft itu akan diserahkan ke Kemendagri, dan ke DPR.
Intensitas masuknya orang asing ke Papua di satu sisi dapat menjadi input bagi pemerintah Indonesia untuk mengoptimalisasi berbagai kebijakan dalam pembangunan Papua. Namun jika tidak mengembangkan kewaspadaan nasional atas internasionalisasi isu Papua, dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan nasional, terutama mengenai RUU Otsus Plus Papua.
51 Tahun sudah Irian Barat yang kini disebut dengan Papua menjadi bagian integral NKRI. Selama masa itu pula, berbagai kemajuan penting telah dicapai dengan pesat oleh Papua. Namun Papua juga masih diganggu oleh isu-isu separatisme, gangguan keamanan oleh OPM, internasionalisasi masalah pembangunan Papua dan mempersoalkan legitimasi kembalinya Papua ke NKRI.
Sejumlah organisasi di Papua dan Papua Barat tampaknya terus menerus melakukan manuver politiknya untuk menginternasionalisasi masalah Papua. Walaupun konon kalangan aktivis Papua ini juga tidak dapat memberikan bukti-bukti yang kuat telah terjadi pelanggaran HAM.