detikNews

Kunker ke Melbourne, M Taufik Tak Hadir Sidang Ajudikasi Bawaslu

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik tidak menghadiri sidang putusan ajudikasi terkait aturan eks napi korupsi dilarang nyaleg.

Jumat, 31 Agu 2018 15:07 WIB

detikNews

Didesak Tolak Gugatan Eks Koruptor, Bawaslu: Putusan Sudah Sesuai UU

Bawaslu diminta mengoreksi putusan Panwaslu terkait diloloskannya bacaleg eks napi korupsi. Apa kata Bawaslu?

Jumat, 31 Agu 2018 14:59 WIB

detikNews

Eks Koruptor Nyaleg Bertambah, Zulkifli: Bawaslu Harus Konsisten

Bawaslu kembali meloloskan eks koruptor untuk nyaleg. Ketum PAN Zulkifli Hasan meminta Bawaslu untuk konsisten.

Jumat, 31 Agu 2018 14:23 WIB

detikNews

Banyak Panwaslu Loloskan Eks Koruptor Jadi Caleg, Ini Kata Bawaslu

Panwaslu daerah banyak meloloskan eks narapidana korupsi sebagai bakal caleg 2019. Bawaslu menilai putusan panwaslu telah sesuai dengan undang-undang (UU).

Jumat, 31 Agu 2018 14:22 WIB

detikNews

Eks Koruptor Nyaleg Bertambah, Fahri Hamzah: KPU Pencitraan

Menurut Fahri, KPU mencoba membangun citra dengan aturan yang bertentangan dengan UU Pemilu itu.

Jumat, 31 Agu 2018 13:29 WIB

detikNews

Bawaslu Didesak Tolak Gugatan Eks Koruptor yang Maju Nyaleg

Putusan panwaslu di beberapa daerah yang meloloskan bacaleg Eks Napi Korupsi merupakan keputusan yang keliru.

Jumat, 31 Agu 2018 12:53 WIB

detikNews

3 Eks Koruptor Lolos Nyaleg di Sulsel, Dari Berkarya-Perindo-PKPI

Bawaslu meloloskan gugatan beberapa caleg eks terpidana korupsi untuk maju dalam pileg 2019. Putusan final kepesertaan mereka saat ini ada di tangan KPU.

Jumat, 31 Agu 2018 09:10 WIB

detikNews

Jumlah Eks Koruptor Nyaleg Bertambah, Ini Tanggapan KPU

KPU memprediksi hal tersebut merupakan efek dari bola salju.

Kamis, 30 Agu 2018 19:11 WIB

detikNews

Bawaslu DKI Pastikan Sidang M Taufik Terbuka bagi Publik

Sidang ajudikasi tersebut berkaitan perkara Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik.

Jumat, 24 Agu 2018 20:38 WIB

detikNews

Di Sidang M Taufik, Ahli Nilai PKPU Tak Batasi Hak Politik Orang

ICW menilai Peraturan KPU (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018 bukan membatasi hak politik seseorang. Menurutnya, seseorang tetap masih punya hak memilih dalam pemilu.

Jumat, 24 Agu 2018 15:39 WIB