Kominfo dianggap lakukan ketidakadilan oleh para pelaku usaha bidang TIK. Sebab penerapan relaksasi lokalisasi data di draf revisi PP No 82 2012 terus melaju.
Dokumen revisi PP 82 sudah tahap sinkronisasi, artinya telah mencapai di tahap akhir untuk dicek kembali sebelum ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi beredarnya informasi Ring Back Tone (RBT), atau nada dering, terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bila aturan pengendalian konten negatif telah diterbitkan, tapi penyedia layanan medsos membiarkan hoax bertebaran di platformnya, pemerintah ancam denda.