Seminar Nasional di UMM membahas potensi tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP. Para ahli menekankan pentingnya sinkronisasi untuk sistem lebih baik.
Istana menanggapi kritik Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengenai Pasal 47 di RUU TNI. Istana menyebut kritik tersebut tidak beralasan.
Komisi I DPR dalam waktu dekat akan menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU TNI dari pemerintah. Sejumlah pasal akan dibahas oleh Komisi I DPR.