detikNews

KPU Ungkap Kendala 18 KPU Daerah Usulkan NPHD Pilkada

"Bisa juga temen-temen KPU menunggu beberapa peraturan, terkait misalnya kisaran honorarium badan ad hoc, kita masih nunggu Kementerian Keuangan," kata Pramono.

Selasa, 10 Sep 2019 12:46 WIB

detikNews

Anggaran Pilkada Ponorogo Capai Rp 40 Miliar, Ini Rinciannya

Setelah lebih 1 bulan menggodok dana Pilkada 2020, Pemkab Ponorogo akhirnya merinci kebutuhan dana Pilkada yang akan digelontorkan. Berapa saja rinciannya ?

Jumat, 30 Agu 2019 10:27 WIB

detikNews

Mendagri Dukung Usulan Bawaslu Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Ketua Bawaslu Abhan mengusulkan ke Presiden Jokowi untuk merevisi syarat mantan narapidana korupsi ikut pilkada. Mendagri menyambut baik usulan itu.

Kamis, 29 Agu 2019 15:04 WIB

detikNews

Temui Jokowi, Bawaslu Usul Revisi UU Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Ketua Bawaslu Abhan mengusulkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) direvisi.

Rabu, 28 Agu 2019 11:00 WIB

detikNews

KPU Yakin DPR Setujui Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Diundangkan

"Mereka (DPR) setuju dengan substansi bahwa jangan lagi lah ada mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pilkada," kata Arief Budiman.

Selasa, 27 Agu 2019 19:08 WIB

detikNews

KPU Surabaya Revisi Usulan Anggaran Pilwali 2020 Jadi Rp 85,3 Miliar

KPU Surabaya merevisi usulan anggaran Pilwali 2020 di Kota Pahlawan. Sebelumnya KPU mengusulkan Rp 85,1 miliar, namun kini naik menjadi Rp 85,3 miliar.

Kamis, 22 Agu 2019 19:11 WIB

detikNews

Di Penghujung Jabatan, DPD RI Komitmen Perjuangkan Aspirasi Daerah

DPD RI akan terus menjalankan perjuangan aspirasi masyarakat daerah meskipun anggota DPD RI sebagian besar tidak terpilih lagi.

Kamis, 15 Agu 2019 20:09 WIB

detikNews

PDIP Rekomendasikan Pemisahan Pileg dan Pilpres, Ini Alasannya

Sidang Komisi IV PDIP merekomendasikan pemisahan waktu penyelenggaraan Pileg dan Pilpres. PDIP menilai banyak hal yang perlu dievaluasi.

Jumat, 09 Agu 2019 20:32 WIB

detikNews

KPU: e-Rekap Kemungkinan Besar Tak Perlu Revisi UU Pilkada

KPU menyebut tak perlu revisi UU dikarenakan proses rekapitulasi secara elektronik telah diatur dalam UU Pilkada Nomor 11 tahun 2016 pasal 111.

Rabu, 07 Agu 2019 18:09 WIB

detikNews

Saatnya "Move On" Memilih Kepala Daerah

Cukup sudah, eks koruptor tak perlu diberi kesempatan kedua. Kasus penangkapan Bupati Kudus Muhammad Tamzil menjadi referensi yang sangat berharga bagi kita.

Rabu, 07 Agu 2019 13:52 WIB