detikNews
Menaker Luruskan 6 Informasi Sesat Terkait PP Pengupahan
Indikasi provokasi dan politisasi sempat ditemukan di balik penolakkan demi penolakkan.
Kamis, 12 Nov 2015 00:00 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Apa Isi Deklarasi Jakarta Hasil KTT Menteri Tenaga Kerja OKI?
Usai tiga hari pelaksanaan, KTT Menteri-Menteri Tenaga Kerja Organisai Kerjasama Islam.
Rabu, 11 Nov 2015 00:00 WIB
detikNews
PP Baru tentang Pengupahan Akan Ciptakan Lapangan Kerja Lebih Banyak
Pada 30 Oktober 2015, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI – Darmin Nasution di Istana Negara.
Senin, 09 Nov 2015 00:00 WIB
detikNews
Blusukan di Demak, Menteri Hanif Pantau Problem UMKM
Hanif Dhakiri blusukan di sejumlah UMKM di Demak. Apa aksinya?
Sabtu, 07 Nov 2015 08:37 WIB
detikNews
Banyak Lulusan SMK Menganggur, Menteri Hanif: Ada Dua Penyebabnya
Menurut Menteri Hanif, ada dua hal yang menjadi penyebab lulusan SMK menganggur. Apa itu?
Jumat, 06 Nov 2015 17:46 WIB
detikNews
Pro Kontra PP Pengupahan, Menteri Hanif: Merasa Indonesia, Ikuti PP!
"Kalau masih ada (penolakan), ya tidak apa-apa. Kan tidak mungkin semua bisa langsung menerima," kata Hanif.
Jumat, 06 Nov 2015 16:14 WIB
detikNews
Buruh Demak Cegat Menteri Hanif, Protes Upah Cuma Rp 1,6 juta
Massa berharap menteri Hanif memberi hukuman kepada Kadinas Ketenagakerjaan Kabupaten Demak karena menentukan UMK Demak Rp 1.630.000.
Jumat, 06 Nov 2015 11:29 WIB
detikFinance
Menaker: UMP Tahun Depan Naik 11,5%
Pemerintah telah menetapkan UMP tahun depan sebesar 11,5%. Angka ini berasal dari penjumlahan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional tahun berjalan di 2015.
Senin, 02 Nov 2015 21:01 WIB
detikFinance
17 Menaker di Jakarta Setuju 12 Kesepakatan, Termasuk Soal Pengangguran
Konferensi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Organisasi Kerja sama Islam (OKI) ketiga telah menghasilkan rancangan kerja sama berupa Deklarasi Jakarta.
Jumat, 30 Okt 2015 20:24 WIB
detikNews
Diterima Mensesneg dan Menaker, Buruh Kecewa PP Pengupahan Tak Dicabut
Perwakilan dari buruh diterima oleh Mesesneg Pratikno dan Menaker Hanif Dhakiri. Mereka diberitahu pemerintah tidak akan mencabut PP 78/2015
Jumat, 30 Okt 2015 18:03 WIB