detikNews

DPR Tak Capai Target Penyelesaian UU, ini Pembelaan Novanto

Kinerja legislasi DPR tidak kunjung membaik dari satu masa sidang ke masa sidang berikutnya. Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan alasannya.

Selasa, 03 Nov 2015 18:40 WIB

detikNews

MA: Tidak Perlu Bentuk Pengadilan Agraria

DPR tengah membahas pembentukan Pengadilan Agraria. MA selaku pihak yang membawahi pengadilan menolak tegas rencana tersebut.

Jumat, 30 Okt 2015 08:43 WIB

detikNews

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Dorong Terbentuknya Pengadilan Agraria

Banyaknya sengkarut pertanahan menimbulkan masalah pelik. Hal ini dinilai harus diselesaikan lewat pengadilan khusus.

Kamis, 29 Okt 2015 18:30 WIB

detikNews

Hukuman Kebiri Penjahat Seksual Akan Diatur di UU, Bukan Perppu

"Nanti KPAI, Menteri PPA, Mensos, Menkes menyusun draftnya lalu diajukan ke Menkum HAM untuk sinkronisasi baru diajukan ke DPR."

Selasa, 27 Okt 2015 14:12 WIB

detikNews

Kinerja DPR 'Memble', Muncul Usul Agar UU MD3 Direvisi

Salah satu pemicu rendahnya kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat disebut karena berkurangnya kewenangan Badan Legislasi. UU MD3 diusulkan untuk direvisi.

Selasa, 06 Okt 2015 14:45 WIB

detikNews

Irman Gusman: Putusan MK Buat DPD Berperan Jembatani Aspirasi Daerah

Ketua DPD Irman Gusman menegaskan putusan MK akan membuat lembaga negara yang dipimpinnya terus berupaya mengawal RUU terkait di daerah.

Selasa, 29 Sep 2015 11:12 WIB

detikNews

Kantongi Putusan MK, DPD RI Serukan Revisi UU MD3

MK mengabulkan permohonan DPD RI terkait kewenangan dalam membahas RUU dan kewenangan menyusun anggaran secara mandiri.

Kamis, 24 Sep 2015 15:02 WIB

detikNews

MK Putuskan DPD Berwenang Bahas RUU dan Menyusun Anggaran Secara Mandiri

MK memberikan kewenangan DPD dalam membahas RUU layaknya DPR dan Presiden.

Selasa, 22 Sep 2015 13:55 WIB

detikNews

RUU KUHP, Penyimpan Foto/Video Porno Dihukum 4 Tahun Penjara!

Siapa pun yang menyimpan foto atau video porno dapat dipenjara 4 tahun.

Kamis, 17 Sep 2015 16:28 WIB

detikNews

Komnas HAM Minta Hukuman Mati Dihapus, Anggota F-PPP Menolak Tegas

Komnas HAM meminta hukuman mati dihapus. Usulan ini ditolak tegas karena Mahkamah Konstitusi (MK) masih membolehkan.

Senin, 14 Sep 2015 13:42 WIB