detikNews

RUU Pengadilan Tipikor Masuk Program Legislasi 2008

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) masuk dalam program legislasi nasional 2008.

Kamis, 11 Okt 2007 16:14 WIB

detikNews

Biaya Perkara MA Salah Dipahami

Audit biaya perkara yang menjadi pemicu kisruh MA dan BPK dinilai disalah pahami. Biaya ini berada di setiap Pengadilan Negeri bukan di MA.

Minggu, 23 Sep 2007 15:45 WIB

detikInet

Demo Jogja Berawal dari 'Karaoke'

Aksi demo menentang sweeping software bajakan yang digelar massa di kota Yogyakarta salah satunya dipicu oleh aksi sweeping di tempat karaoke hotel.

Kamis, 20 Sep 2007 17:07 WIB

detikNews

Mengenal Beda Rutan dan LP

Terpidana kasus korupsi minyak goreng Nurdin Halid baru saja dijebloskan ke Rutan Salemba. Mengapa dia tidak dimasukkan ke LP Cipinang seperti Neloe cs?

Selasa, 18 Sep 2007 12:15 WIB

detikNews

Malpraktik

Sudah saatnya pihak berwenang mengambil sikap proaktif dalam menyikapi fenomena maraknya gugatan malpraktik. Dengan demikian kepastian hukum dan keadilan dapat tercipta bagi masyarakat umum dan komunitas profesi.

Jumat, 14 Sep 2007 08:59 WIB

detikNews

Isu HAM Belum Menjadi Prioritas

2 Tahun sudah MoU Helsinki ditandatangani. Sayangnya hingga kini, penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu belum menjadi prioritas.

Rabu, 15 Agu 2007 06:31 WIB

detikNews

Pemerintah Akan Bentuk Tim Kajian UU KPK

Ada dua sistem peradilan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Pemerintah pun membentuk tim pengkaji revisi UU No 30/2002.

Kamis, 28 Jun 2007 06:28 WIB

detikNews

Panglima TNI dan KSAL Dipanggil DPR 13 Juni

DPR akan memanggil Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto pada 13 Juni 2007 untuk menjelaskan kasus Pasuruan.

Rabu, 06 Jun 2007 14:26 WIB

detikNews

Ketidakpastian Penegakan HAM

Belum adanya titik terang kasus Trisakti-Semanggi berhubungannya dengan pernyataan Jaksa Agung Hendarman. Pihaknya kesulitan menangani kasus ini sebagai pelanggaran berat HAM.

Selasa, 29 Mei 2007 17:04 WIB

detikNews

Hukuman Mati Inkonstitusional, MK Harus Menghapusnya

Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia dinilai bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Untuk itu sejumlah UU yang masih memuat hukuman mati harus segera dihapuskan oleh MK.

Kamis, 25 Jan 2007 15:45 WIB