detikNews

Presiden Agar Pimpin Langsung Satgas Anti Mafia Hukum

"Kepemimpinan Satgas harus diperkuat, kalau Perlu Presiden yang turun tangan sendiri," ujar pengamat hukum tatanegara UI, Refly Harun.

Sabtu, 07 Agu 2010 14:51 WIB

detikNews

Butuh Pengadilan Khusus Tangani Kasus Pidana Pemilukada

MK menangani banyak sengketa pemilihan umum kepala daerah. Untuk mengurangi beban MK, tak ada salahnya dipikirkan pengadilan khusus pemilu untuk menangani perkara pidananya.

Minggu, 18 Jul 2010 21:12 WIB

detikNews

Setgab Koalisi Diprediksi Hancur Sebelum Pemilu 2014

Pengamat Ilmu Hukum Tata Negara Refly Harun meragukan soliditas Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Menurutnya, sangat sulit mengkompromikan Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar.

Jumat, 21 Mei 2010 13:45 WIB

detikNews

MK Periksa Gugatan UU Pemilu Caleg PAN Besok

MK akan mengadakan pemeriksaan pendahuluan terkait permohonan judicial review caleg PAN, Eri Purnomohadi, mengenai pasal 50 huruf k UU No.10/2008, Rabu 28 Oktober.

Selasa, 27 Okt 2009 20:56 WIB

detikNews

Gagal ke Senayan, Caleg PAN Ajukan Uji Materi UU Pemilu Legislatif

Caleg Partai Amanat Nasional, Eri Purnomohadi, mengajukan uji materi UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum legislatif ke MK. Dia mempermasalahkan Pasal 50 huruf k yang mengatur pengunduran diri pejabat negara sebelum mengajukan diri sebagai caleg.

Rabu, 07 Okt 2009 20:20 WIB

detikNews

Polri, KPK, Kejagung & DPD Kumpul Bahas Pemberantasan Korupsi

DPD menggelar seminar bersama Polri, KPK, dan Kejagung membahas pemberantasan korupsi. Beragam masalah pemberantasan korupsi diungkap dalam dialog sehari ini.

Kamis, 27 Agu 2009 10:43 WIB

detikNews

Kubu Mega-Pro & JK Win Diprediksi Sulit Menang

MK akan memutuskan gugatan Pilpres yang diajukan tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto pada Rabu 12 Agustus 2009. Namun, tim Mega maupun tim JK diprediksi sulit menang.

Senin, 10 Agu 2009 11:59 WIB

detikNews

KPU Disarankan Ajukan PK ke MA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA tentang perhitungan tahap dua penetapan caleg terpilih.

Jumat, 24 Jul 2009 16:32 WIB

detikNews

Putusan MK Nanggung, Pemilih Harus Nyontreng di Alamat KTP

Meski senang, penggugat putusan MK, Refly Harun menilai putusan MK terkait diperbolehkannya KTP bisa digunakan sebagai bukti mencontreng, masih bermasalah. Pemilih harus tinggal di alamat yang tertera di KTP.

Senin, 06 Jul 2009 19:00 WIB

detikNews

MK: KTP dan Paspor Bisa Dipakai untuk Nyontreng Pilpres

Berbahagialah Anda yang tidak tercantum di DPT namun ingin mencontreng. Sebab MK telah mengabulkan permohonan uji materi UU Pilpres sehingga KTP dan paspor sah digunakan sebagai identitas untuk mencontreng.

Senin, 06 Jul 2009 17:48 WIB