detikNews

Komisi III DPR Gagas Hakim Agung Dikocok Ulang Tiap 5 Tahun

Usia pensiun hakim agung yang kini purnatugas di usia 70 tahun dikaji ulang dalam RUU Jabatan Hakim.

Senin, 18 Apr 2016 18:16 WIB

detikNews

Profesor Pendukung Hukuman Mati Masuk Bursa Hakim Agung RI

Agar menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana narkotika harus dijatuhi pidana yang berat yakni pidana mati.

Minggu, 27 Mar 2016 10:10 WIB

detikFinance

Logika Keadilan Saat Negara Beri Pengampunan Pajak

Banyak suara yang menilai ketidakadilan tax amnesty. Karena bila diberi pengampunan, lalu bagaimana dengan wajib pajak yang selama ini patuh?

Selasa, 23 Feb 2016 10:15 WIB

detikNews

Pensiun Hakim Agung Usia 70 Tahun, Eks Wakil Ketua MK Nilai Terlalu Tua

Awalnya, hakim agung pensiun di usia 65 tahun. Pada 2004 usia pensiun dinaikkan menjadi 67 tahun dan dinaikkan lagi menjadi 70 tahun.

Senin, 22 Feb 2016 11:28 WIB

detikNews

Mahfud MD Anggap Badan Pengawas untuk KPK Bukan Menguatkan Tapi Melemahkan

Namun apabila revisi itu bertujuan untuk menguatkan KPK maka banyak orang yang setuju.

Selasa, 16 Feb 2016 13:42 WIB

detikNews

Mengawal RUU Jabatan Hakim

Saat ini krisis hakim tengah mengancam. Persoalan utamanya dalam paket UU Peradilan tahun 2009 telah meniadakan syarat pengangkatan hakim harus PNS.

Jumat, 12 Feb 2016 11:15 WIB

detikNews

Pemberantasan Korupsi di Tahun Monyet Api

Sejumlah ramalan menyebutkan pada tahun monyet api akan muncul sejumlah tantangan dan gejolak.

Selasa, 09 Feb 2016 10:40 WIB

detikNews

Agar Tak Bertentangan: Bahas KUHP dan KUHAP Dulu, Baru Revisi UU KPK

Sebelum merevisi UU KPK, negara harus terlebih dahulu membenahi KUHP dan KUHAP, yang menjadi pedoman hukum di Indonesia. Agar tak bertentangan.

Sabtu, 06 Feb 2016 11:48 WIB

detikNews

Melihat Aturan Penyadapan di AS, Inggris, Perancis dan Belanda

Banyaknya hakim yang ditangkap KPK karena terlibat korupsi dikhawatirkan izin sadap ke mereka ini bisa membocorkan operasi.

Kamis, 28 Jan 2016 12:36 WIB

detikNews

Kuasa Mengatur Negara

Legislatif ternyata belum mampu melahirkan aturan hukum yang responsif, partisipatif dan populis.

Kamis, 31 Des 2015 07:18 WIB