detiksearch

detikNews

Sidang Gugatan Presidential Threshold, Hakim Minta Penggugat Perkuat Argumen

Hakim MK Arief Hidayat meminta penggugat UU Pemilu, yakni Ferry Yuliantono, memperkuat argumen kenapa presidential threshold harus 0 persen.

Kamis, 06 Jan 2022 21:45 WIB

detikNews

Ahli Khawatirkan Presidential Threshold Ciptakan Kebijakan yang Otoriter

Taufiq menyatakan presidential threshold seharusnya tidak ada. Sebab, pembatasan itu bisa menciptakan kebijakan yang otoriter sehingga MK harus mencegahnya.

Kamis, 06 Jan 2022 15:46 WIB

detikNews

Flashback Politik: Anies-Yusril Setuju Presidential Threshold 0 Persen

Aturan presidential threshold 20 persen kembali digugat ke MK oleh sejumlah nama. Tercatat sejumlah tokoh politik setuju presidential threshold jadi 0 persen.

Kamis, 06 Jan 2022 09:19 WIB

detikNews

Gerindra Tak Masalah Presidential Threshold 20%: Kami Mudah Cari Koalisi

Waketum Gerindra, Habiburokhman, tak masalah dengan berapapun jumlah presidential threshold yang berlaku. Saat ini, tak sulit bagi Gerindra mencari koalisi.

Rabu, 05 Jan 2022 18:01 WIB

detikNews

Gugat Presidential Threshold, Partainya Amien Rais Mau Usung Siapa?

Partai Ummat besutan Amien Rais menggugat syarat presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi agar menjadi nol persen. Partainya Amien Rais mau usung siapa?

Selasa, 04 Jan 2022 15:15 WIB

detikNews

Ahli: Pemilu untuk Pilih Wakil Rakyat, Bukan untuk Presidential Threshold

Bivitri menyatakan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat di parlemen. Namun tidak otomatis memberikan hak ke parlemen untuk membuat presidential threshold.

Selasa, 04 Jan 2022 14:34 WIB

detikNews

Dikoordinir Buni Yani, Partainya Amien Rais Gugat Presidential Threshold!

Partai Ummat mengajukan judicial review atau peninjauan kembali materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 04 Jan 2022 11:48 WIB

detikNews

Ramai Gugat Presidential Threshold, dari Gatot Nurmantyo hingga Fahira Idris

Fahira Idris menggugat Presidential Threshold ke MK agar jadi 0 persen. Fahira menambah panjang daftar penggugat dengan alasan untuk mencegah politik oligarki.

Jumat, 31 Des 2021 08:58 WIB