Kuatnya penolakan atas beberapa pasal dalam revisi UU MD3 (UU No 17/2014) membuat DPR berhadapan dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, tuan mereka.
Presiden Jokowi menolak meneken UU MD3 yang menimbulkan kontroversi. PAN menyarankan Jokowi untuk mengeluarkan Perppu bila memang tidak setuju dengan UU MD3.
Presiden Jokowi hingga kini belum mau meneken revisi UU MD3. Namun Jokowi juga enggan mengeluarkan Perppu atas UU itu, padahal situasi sudah berpotensi genting.
Fraksi PKB meminta ketegasan Presiden Jokowi soal UU MD3 yang berisi pasal-pasal kontroversial. Jokowi diminta meneken UU itu atau mengeluarkan Perppu MD3.