Banyak kasus menimpa TKI atau TKW yang harus menjadi perhatian pemerintah. Migrant Isntitute mendesak pemerintah melalui Satgas Perlindungan TKI segera menyelamatkan TKI bermasalah.

Satgas TKI berupaya menyelamatkan 27 tenaga kerja asal Indonesia yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Untuk menyelamatkan para TKI itu, RI perlu mengiajukan moratorium pemancungan di Saudi.

Puluhan ribu TKI di Arab Saudi terpaksa tinggal di kolong jembatan karena masa tinggal mereka telah melampaui batas. DPR sudah menemukan cara baru untuk memulangkan para TKI ini.

Satgas khusus penanganan WNI dan TKI yang terancam hukuman mati, hari ini melakukan rapat kerja pertama, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho.

Satgas TKI optimis Sumartini, TKI yang didakwa melakukan ilmu sihir terhadap anak majikannya di Arab Saudi bisa bebas. Berdasarkan keterangan Sumartini, dirinya dipaksa untuk mengakui menggunakan sihir oleh keluarga majikannya.

27 TKI di Arab Saudi terancam dieksekusi hukuman mati. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak tinggal diam. Surat permohonan amnesti pun dikirim SBY ke Raja Arab Saudi.

Empat TKI di Arab Saudi sudah sangat kritis terancam hukumam mati. Namun Satgas Perlindungan TKI siap melakukan apa saja untuk membebaskan keempat perempuan yang tinggal menunggu dieksekusi pancung oleh pengadilan Arab Saudi tersebut.

Hukuman mati juga mengancam 177 warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Sebagian besar dari mereka terancam mendapat hukuman mati karena tersangkut kasus narkoba, sebagian lagi karena kasus pembunuhan.

Menneg PP dan PA akan berkoordinasi dengan Kemenakertans dan BNP2TKI. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari berjanji berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan juga Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat terkait persoalan TKW."Saya juga tidak setuju TKW dikirim untuk pembantu rumah tangga (PRT). Usulan Pak Busro (anggota Komisi VIII dari F-PG, red) akan menjadi catatan kami, dan kami akan berkoordinasi dengan Kemenakertans dan BNP2TKI," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (6/7).Sebelumnya, Busro meminta agar KPP dan PA didesak mengeluarkan pernyataan resmi untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan dipekerjakan pada sektor rumah tangga.Pernyataan politisi Partai Golkar itu dilatarbelakangi kasus hukuman mati yang menimpa Ruyati binti Satubi pertengahan Juni lalu. Dia mengingatkan KPP dan PA agar mengeluarkan pernyataan yang tegas terkait dengan ancaman hukuman mati yang menimpa TKI di luar negeri."Beberapa waktu lalu, saya sudah mengingatkan KPP dan PA untuk berbicara agar menghentikan pengirimkan TKW ke Arab Saudi. Karena zaman dulu belum ada pengiriman TKI ini tidak pernah ada keganjilan," ujarnya.Kembali ke Linda, istri Agum Gumelar tersebut menyatakan, KPP dan PA sudah bekerja sama dengan BNP2TKI untuk memberikan pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba kepada calon TKI tang akan diberangkatkan ke luar negeri. "Kami ; kan juga sebagai anggota gugus tugas trafficking, memang yang kebanyakan ditangani adalah TKI ilegal," pungkas Linda.

Satgas Perlindungan TKI menggelar bedah kasus TKI dan WNI di Arab Saudi. Dalam pertemuan ini, mereka memanggil Dubes RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur. Satgas mencoba menyelamatkan 4 TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.