Sejumlah massa mulai berdatangan ke depan gedung DPR/MPR RI untuk melakukan aksi penolakan pengesahan RUU TNI. Mereka datang membawa sejumlah tuntutan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembahasan revisi KUHAP akan dibahas oleh pihaknya di Komisi III. Hal ini sudah disetujui pimpinan DPR RI.
"Jadi DPR, anggota DPR sudah secara jelas meminta kepada Panglima untuk segera mengeluarkan surat. Baik itu penonaktifkan atau mengeluarkan," ucap Nico.
"Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah, dan tenteram," kata Puan Maharani.
DPR RI telah menerima surpres penunjukan wakil pemerintah terkait RUU KUHAP. Supres dibacakan saat paripurna penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan negara harus mendengarkan aspirasi rakyat. Puan meminta setiap masalah diselesaikan dengan cepat tanpa menunggu viral.