detikNews

Pejabat yang Intervensi Bawahan untuk Dukung Pilkada akan Dipecat

Puluhan PNS terdeteksi ikut mendukung proses Pilkada. Bagi pejabat yang terbukti mengintervensi bawahannya terjun ke politik terancam dikenai sanksi pemecatan.

Jumat, 02 Okt 2015 13:40 WIB

detikNews

Intervensi Bawahan di Pilkada, Sekda Pemalang Terancam Dipecat

Bawaslu menyebut Sekda kabupaten Pemalang menggunakan jabatannya untuk mengintervensi bawahannya yang menjadi Panitia Pengawaspilkada setempat.

Jumat, 02 Okt 2015 13:04 WIB

detikNews

Bawaslu: PNS Stres Setiap Pilkada, Sering Ditekan Agar Tak Netral

Ketua Bawaslu Muhammad, menyebut setiap kali pilkada, PNS banyak yang stres. Kenapa bisa?

Jumat, 02 Okt 2015 12:36 WIB

detikNews

PNS Ikut Kampanye di Pilkada Terancam Dipecat

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejatinya harus bebas dari politik praktis. Apabila pegawai melanggar aturan itu siap-siap dikenai sanksi. Apa sanksinya?

Jumat, 02 Okt 2015 11:19 WIB

detikNews

Jaga Netralitas PNS, Bawaslu Teken MoU dengan Kemendagri dan KemenPAN

Untuk jaga netralitas PNS Kemendagri, KemenPAN-RB, KASN dan BKN meneken MoU. Apa saja isi kerjasama tersebut?

Jumat, 02 Okt 2015 10:55 WIB

detikNews

Menpan: Verifikasi Pengangkatan 439 Ribu Guru Honorer Dimulai Tahun 2016

Menteri Yuddy Chrisnandi, menegaskan pemerintah dan DPR sudah menyepakati pengangkatan status guru honorer kategori 2 menjadi PNS secara bertahap.

Selasa, 15 Sep 2015 19:41 WIB

detikNews

KASN Cium Praktik Balas Jasa dan Dendam Menimpa PNS Usai Pilkada

Pilkada serentak 2015 dihantui praktik politik balas jasa dan dendam bagi PNS yang tak bersikap. Padahal UU tegas mengharuskan PNS netral.

Senin, 14 Sep 2015 17:45 WIB

detikNews

Tak Bisa Ditawar, PNS Dukung Calon di Pilkada Akan Dipecat!

PNS boleh saja mendukung pasangan calon atau bahkan mencalonkan diri dalam Pemilu, tetapi sesuai putusan MK harus mengundurkan diri.

Senin, 14 Sep 2015 16:16 WIB

detikNews

Undang KPK-PPATK, Bawaslu Rakor Soal Politik Uang Hingga Titik Rawan Pilkada

Politik uang, penyalahgunaan wewenang hingga potensi bertumpuknya sengketa, menjadi ancaman serius Pilkada serentak tahun 2015. Apa antisipasi Bawaslu?

Senin, 14 Sep 2015 11:53 WIB

detikNews

Pantau PNS, Komisi Aparatur Sipil Negara Dapat Honor Rp 34 Juta-29 Juta

Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 90/2015 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Jumat, 21 Agu 2015 11:45 WIB