Pemerintah harus berani mengambil langkah dalam mengatasi macet yang mendera Ibukota. Meskipun tindakannya tidak populis dan akan habis-habisan dimaki publik.
Menekan kendaraan pribadi dan menggenjot angkutan umum adalah solusi yang ditawarkan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Untuk merealisasikan itu perlu mematok tarif parkir yang bagi sebagian orang, mencekik leher.
Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya menilang 3.974 angkutan umum selama 11 hari Operasi Patuh Jaya 2010. Ribuan di antaranya adalah taksi yang ngetem di jalan protokol seperti Jalan Sudirman, Jakarta Selatan.
Kritikan DPR kepada Gubernur DKI Fauzi Bowo dinilai tidak bisa membantu mengatasi kemacetan. DPR diminta tidak sekedar memberikan kritik, tapi ikut membantu mengatasi kemacetan di Ibukota.
Kalau bicara dilecehkan, bukan hanya di busway sih tempatnya. Jaman saya kuliah, les, dan pergi ke sekolah dengan angkot; terutama metromini jurusan ke Manggarai itu, disitu banyak banget orang-orang eksibionis.
DTKJ untuk meniadakan mikrolet dari jalan utama Ibukota ternyata sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan untuk menata sistem transportasi. Trayek mikrolet dan angkutan kecil lainnya akan ditinjau ulang nantinya.
Usulan DTKJ untuk meniadakan angkutan kecil seperti mikrolet dari jalan utama di Ibukota ternyata bisa jadi alat rekayasa sosial. Masuknya mikrolet ke kawasan pemukiman akan menggantikan transportasi ojek motor di Ibukota.
Keluhan para penumpang TransJ soal kurangnya armada transportasi itu ditepis Wagub DKI Prijanto. Selama ini keterlambatan TransJ karena masih banyaknya penyerobotan ke jalur busway.
Upaya Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki sistem transportasi massal dengan menerapkan SPM mendapat sorotan tajam. Rancangan Peraturan itu dinilai tidak akan berhasil tanpa melibatkan peran pemerintah pusat.