Munculnya Gerakan Rakyat Antimafia Hukum (GeRAM Hukum) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya, dari kalangan partai politik. Partai Demokrat mendukung sepenuhnya deklarasi tersebut.
'Kita tak bisa gentar apalagi menyerah pada mafia hukum'. Semangat itu yang mendorong para tokoh dari berbagai kalangan ini mendeklarasikan 'Gerakan Rakyat Anti Mafia Hukum' (Geram Hukum). Para tokoh itu memberi dukungan terhadap pemberantasan mafia hukum di Indonesia.
Indonesia sudah dipenuhi oleh orang-orang yang hanya memperkaya diri sendiri. Korupsi menjadi fenomena luar biasa. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang berani memerangi korupsi dengan jelas dan lugas.
Pemilu 1999 yang demokratis justru mengurangi jumlah perempuan di parlemen. Organisasi-organisasi perempuan pun memperjuangkan penerapan kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan.
Partai Keadilan Sejahtera menilai pemerintah telah mengalami disorientasi desain politik nasional. Pemerintah kerap menunjukkan inkonsistensi terkait sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) inisiatif pemerintah yang tak lain adalah gambaran desain politik nasional.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak melihat adanya upaya penggulingan pemerintahan SBY. PKS meyakini SBY punya strategi mencegah penggulingan kekuasaan.
Menjelang satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, muncul gerakan menurunkan pemerintahan SBY-Boediono di tengah jalan. "Kalau ada gerakan menurunkan pemerintah, itu inkonstitusional," kata Hatta Rajasa.
Bahwa, mereka adalah wakil-wakil rakyat yang seharusnya agenda mereka adalah menyuarakan kepentingan rakyat. Jika DPR tidak mampu menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat lalu apa pentingnya adanya DPR bagi rakyat?