detikNews

PD: Presidential Threshold Sudah Tidak Dibutuhkan Lagi

Fraksi Partai Demokrat menilai presidential threshold sudah tak dibutuhkan lagi.

Minggu, 28 Mei 2017 13:55 WIB

detikNews

Gerindra Ngotot Presidential Threshold 0%: Demi Demokrasi

Gerindra merasa presidential threshold 0% harus diperjuangan. Partai-partai baru harus diberi kesempatan yang sama di Pilpres.

Minggu, 28 Mei 2017 11:27 WIB

detikNews

PAN Usul Ambang Batas Capres Sama dengan Parlemen

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengusulkan jika ada ambang batas presidensial, harus sesuai ambang batas parlemen.

Jumat, 26 Mei 2017 15:04 WIB

detikNews

PSI: Presidential Threshold 20% Arogansi Partai Besar

Partai besar mencoba memasang angka persyaratan tinggi bagi parpol untuk bisa mengusung capres dalam Pilpres 2019.

Jumat, 26 Mei 2017 10:48 WIB

detikNews

Gerindra Ngotot Tolak Ambang Batas Capres, Ini Alasannya

Waketum Gerindra Fadli Zon mengatakan ambang batas capres tidak bisa diterapkan karena pemilu legislatif dan presiden berlangsung serentak.

Rabu, 24 Mei 2017 14:39 WIB

detikNews

Sederet Isu di RUU Pemilu yang Belum Kelar Dibahas Pemerintah-DPR

Masih ada sederet isu di RUU Pemilu yang belum diambil keputusannya. Apa saja?

Rabu, 24 Mei 2017 10:56 WIB

detikNews

Presidential Threshold 20% Dinilai Hanya Siasat Partai Besar

Ada upaya partai besar untuk menghindari kompetisi dengan memperbesar presidential threshold di angka 20 persen.

Selasa, 23 Mei 2017 19:50 WIB

detikNews

Agung Minta Novanto Pimpin Langsung Pemenangan Pemilu 2019

Agung Laksono mengusulkan agar pemenangan Pemilu 2019 Patai Golkar dipimpin langsung oleh Ketum Setya Novanto.

Selasa, 23 Mei 2017 02:13 WIB

detikNews

Pemerintah Ingin Presidential Threshold 20 Persen

Beberapa fraksi ingin presidential threshold nol persen, ada juga yang menghendaki 20 persen. Pemerintah ingin 20 persen.

Senin, 22 Mei 2017 15:26 WIB

detikNews

Polemik Ambang Batas Presiden, Pimpinan DPR: Jangan Divoting

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan agar pengambilan keputusan soal presidential threshold tidak perlu melalui voting di pansus atau pun paripurna.

Jumat, 19 Mei 2017 19:21 WIB