detikNews

UU Narkoba Belum Berpihak Pada HAM

Pakar Hukum Yesmil Anwar menyatakan undang-undang tentang narkoba dan psikotropika di Indonesia masih belum berpihak kepada HAM. Misalnya pengguna narkoba yang sakau bukannya direhabilitasi malah dipenjara.

Minggu, 06 Des 2009 17:31 WIB

detikNews

KPK Kritik Pernyataan Tifatul Soal Penyadapan Antar Lembaga Hukum

KPK membantah jika selama ini ada upaya penyadapan yang dilakukan antar lembaga penegak hukum. Penyadapan justru dilakukan hanya pada perorangan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Jumat, 04 Des 2009 20:28 WIB

detikFinance

Daftar Rekomendasi National Summit

Pemerintah mendapatkan banyak rekoemendasi dari berbagai pemegang kepentingan dalam National Summit. Inilah daftar garis besar rekomendasi yang diterima pemerintah.

Jumat, 30 Okt 2009 20:27 WIB

detikNews

Yohanes Woworuntu Divonis 4Tahun Penjara

Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Yohanes Woworuntu divonis 4 tahun penjara. Yohanes terbukti melakukan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan HAM yang merugikan negara Rp 420 miliar.

Rabu, 28 Okt 2009 15:28 WIB

detikNews

Yohanes Woworuntu Dituntut 5 Tahun Penjara

Direktur Utama PT SRD Yohanes Woworuntu dituntut hukuman penjara 5 tahun. Johanes diduga terlibat kasus korupsi Sisminbakum di Departemen Hukum dan HAM yang merugikan negara sebesar Rp 420 miliar.

Kamis, 08 Okt 2009 17:27 WIB

detikNews

Wewenang Penuntutan KPK Masih Belum Jelas

Meski secara tersirat KPK masih memiliki kewenangan menuntut, namun rumusan bagaimana kriteria penuntutan KPK di pengadilan tipikor masih belum jelas. Dalam RUU tersebut wewenang penuntutan hanya disebutkan dimiliki oleh penuntut umum sesuai UU yang berlaku.

Selasa, 29 Sep 2009 00:40 WIB

detikNews

Menkum HAM Isyaratkan Penuntutan Masih di KPK

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Andi Matalatta mengisyaratkan penuntutan masih menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan tersebut diperkuat berdasarkan UU KPK.

Senin, 28 Sep 2009 23:48 WIB

detikNews

Pimpinan Fraksi Sepakat RUU Pengadilan Tipikor Disahkan Besok

Pimpinan fraksi di DPR menyepakati RUU Pengadilan Tipikor dimasukkan dalam agenda Rapat Paripurna Selasa besok. Namun, kepastian mengenai jadwal pengesahan tersebut masih menunggu raker antara Menkum HAM dan Pansus.

Senin, 28 Sep 2009 18:07 WIB

detikNews

Lima Tahun Pembasmian Korupsi

Presiden harus berani memilih figur menteri yang tepat. Jika hal tersebut diabaikan dan sang Presiden lebih mengakomodir kepentingan politik bisa diprediksi upaya membasmi korupsi lima tahun mendatang akan jauh panggang dari api.

Kamis, 17 Sep 2009 10:54 WIB

detikNews

Pemerintah: Tanpa UU, Pemberantasan Korupsi Tetap Berjalan

Pemerintah mulai berbalik haluan terhadap semangat penuntasan RUU Pengadilan Tipikor. Pemerintah tidak lagi menargetkan RUU Pengadilan Tipikor segera disahkan.

Rabu, 16 Sep 2009 22:19 WIB