Muktamar NU mendesak pemerintah membuat regulasi mengenai pembatasan kepemilikan tanah bagi pejabat negara. PKS setuju dengan pembatasan kepemilikan tanah itu.
MK memerintahkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker diperbaiki. PKS menunjuk hidung pemerintah yang dianggap memicu perintah perbaikan dari MK tersebut.
PKS mengapresiasi skor indeks demokrasi Indonesia naik dari posisi 64 ke 52 berdasarkan EIU. Namun, dia mengingatkan RI masih masuk kategori demokrasi cacat.