KPK mengungkap ada tarif pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA yang melibatkan mantan Wamen Imipas Silmy Karim. Tarif tergantung jalur yang dipilih.
KPK menetapkan Wamen Imipas Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya dalam kasus pemerasan izin tinggal WNA. Total aliran dana mencapai Rp 366,7 miliar.
KPK mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 762,30 miliar. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni heran dengan pengajuan KPK yang dinilai masih rendah.