DPD menegaskan pentingnya RUU Daerah Kepulauan untuk keadilan fiskal dan penguatan kewenangan daerah. Kebijakan ini diharapkan menjawab tantangan pembangunan.
Legislator PDIP Nasyirul Falah menegaskan nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak berubah. Ia bantah rumor terkait perubahan menjadi RUU Melindungi Aset.
Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya harmonisasi RUU Daerah Kepulauan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
Ketua SPI Trimedya Panjaitan dorong revisi UU Advokat sebagai warisan Presiden Prabowo. Pembaruan ini penting untuk reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Bambang Harymurti mengatakan RUU Perampasan Aset jangan sampai jadi alat pembungkaman lawan politik. Menurut dia, RUU itu jangan jadi alat kekuasaan penguasa.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendorong pengawas khusus untuk RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.