Sikap PDIP yang berubah menjadi mengkritik pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Muhammadiyah,
Faisol Riza mengatakan kebijakan itu telah mengacu pada ketentuan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan DPR RI periode 2019-2024.
Dia menilai jika Dolfie berniat memprovokasi rakyat seakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat padahal UU HPP produk dari PDIP saat menjadi partai penguasa.
Novita mengatakan PDIP-lah yang mengusulkan PPN 12%. Namun, menurut Novita, dia justru melihat sikap PDIP kini malah melempar kesalahan kepada Presiden Prabowo.
"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%," kata Rahayu Saraswati.
Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan wacana kenaikan PPN 12% merupakan keputusan UU Tahun 2021 tentang HPP yang diinisiasi PDIP.