Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, melaporkan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian saat membubarkan aksi dalam kurun waktu 2019-2021.
Ahli hukum pidana Suparji Ahmad mewanti-wanti soal perampasan aset kasus korupsi. Perampasan aset berpotensi langgar HAM jika tak terbukti berasal dari korupsi.
Kuasa hukum eks Bupati Talaud merasa kecewa atas putusan hakim yang menolak gugatan praperadilan Sri Wahyumi. Ia menilai hakim mengabaikan fakta persidangan.
MAKI akan mengajukan judicial review UU HAM. Pengajuan gugatan ini menurut MAKI untuk menguji apakah Komnas HAM dapat memanggil semua orang tanpa terkecuali.
"KPK ingin memastikan terlebih dulu pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM apa, terkait pelaksanaan TWK pengalihan pegawai KPK menjadi ASN," kata Ali Fikri.