Sejumlah pihak menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf represif terkait demo omnibus law UU Cipta Kerja. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menepis anggapan itu.
Perwakilan massa buruh yang demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja diterima oleh pihak KSP. Mereka menyampaikan surat agar Jokowi membatalkan UU Cipta Kerja.