Menko Yusril Ihza Mahendra menilai perlu ada perluasan mengenai yurisdiksi atau kekuasaan yang dimiliki KPK agar bisa menjangkau koruptor di luar negeri.
Hardiyanto Kenneth mendukung langkah Pramono Anung yang tidak akan memberikan izin ASN di lingkup Pemprov Jakarta untuk berpoligami saat menjabat nanti.
Kejaksaan Agung menjelaskan tidak ada istilah 'oplosan' dalam dakwaan korupsi BBM yang merugikan negara Rp 285 triliun. Istilah yang benar adalah 'blending'.
MK menyatakan pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pihak yang berpotensi menjadi tersangka korupsi. Larangan tersebut dimulai sejak masuknya laporan ke KPK.