Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati dana Otsus Papua belum efektif bagi kesejahteraan rakyat Papua. Padahal pemerintah sudah mengucurkan sebanyak Rp 57,7 triliun.
Prof Dr M Fauzan menyatakan sedikitnya uang rakyat sebesar Rp 8 triliun tersedot hanya untuk menggelar pilkada bupati/walikota. Belum lagi masing-masing calon sedikitnya merogoh kocek Rp 4 miliar yang digunakan untuk dana kampanye.
Sejak otonomi daerah (otda) mulai diterapkan di Indonesia tahun 2004 lalu, muncul kekhawatiran adanya 'raja-raja kecil'. Pelaksanaan otda lalu dituding kebablasan. Menurut Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama, tidak selamanya otda bermasalah.
Sebelumnya, Bantaeng hanya dipandang sebelah mata dibanding 23 kabupaten di Sulawesi Selatan. Namun, sejak tahun 2009 atau sejak dipimpin bupati bergelar profesor, Bantaeng menjadi daerah yang cukup menonjol. Investor kelas dunia berdatangan. Berbagai award diraih.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menargetkan 50 kabupaten tertinggal terentaskan pada akhir 2014. Dari hasil evaluasi terkini, KPDT berhasil mengentaskan 70 kabupaten.
Anggota BPK yang juga peserta konvensi capres PD Ali Masykur Musa menilai Indonesia darurat korupsi. Langkah yang dinilai efektif untuk memberantas korupsi adalah memiskinkan koruptor.
BPK mengungkap fakta sepanjang tahun 2012 ada penyalahgunaan dana hibah dan dana bansos sebesar Rp 9,7 triliun. Setidaknya ada 3 modus yang sering digunakan kepala daerah untuk menyelewengkan uang rakyat itu.
BPK menemukan fakta bahwa otonomi daerah justru meningkatkan korupsi. Ada 311 kepala daerah terjerat korupsi, bahkan sepanjang tahun 2012 ada penyalahgunaan dana hibah dan dana bansos sebesar Rp 9,7 triliun.