Gaji Ke-13 Pejabat Bebani Negara
Gaji ke-13 untuk PNS, pejabat negara dan pensiunan akan menelan anggaran sekitar Rp 26 triliun. Gaji ke-13 untuk pejabat tidak tepat.
Senin, 01 Agu 2011 15:18 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Moratorium PNS Saja Tak Mampu Pangkas Ongkos Birokrasi
Dibandingkan 2005, belanja pegawai tahun ini membengkak 233 persen atau Rp 126,5 triliun. Untuk menekan mahalnya ongkos birokrasi, tidak cukup hanya dengan moratorium penerimaan PNS.
Minggu, 24 Jul 2011 18:35 WIB
detikNews
Koalisi Buruh Jabar Tolak RUU BPJS
Sekitar 100 orang dari Koalisi Buruh Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate. Mereka menolak RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dinilai membebani rakyat dan bentuk komersialisasi asuransi.
Kamis, 21 Jul 2011 12:10 WIB
detikFinance
80% Anggaran di 20 Kabupaten dan Kota Habis Untuk Bayar Pegawai
Sekitar 20 kabupaten/kota menghabiskan 80 persen anggarannya untuk belanja pegawai. Sementara secara nasional anggaran daerah yang digunakan untuk belanja pegawai sebesar 45%.
Rabu, 06 Jul 2011 09:10 WIB
detikNews
16 Daerah dengan Porsi APBD Terbanyak untuk Gaji PNS
16 Kabupaten/Kota memiliki porsi APBD terbesar untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS). Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menempati peringkat tertinggi dengan 83 persen APBD-nya untuk PNS.
Senin, 04 Jul 2011 06:38 WIB
detikFinance
80% Anggaran Daerah Untuk Gaji, Sisanya Diakali Untuk Korupsi
Pembangunan ekonomi di daerah sulit berkembang. Karena 80% anggaran daerah dihabiskan untuk gaji pegawai. Sedangkan 20% untuk pembangunan dan itu pun sering diakali untuk menambah 'pemasukan' pejabat daerah.
Selasa, 28 Jun 2011 15:13 WIB
detikNews
KPK Didesak Segera Usut Dana Otsus Papua
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan adanya kerugian negara setidaknya sebesar Rp 319 miliar dalam penyimpangan dana otonomi khusus Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera mengusut tuntas perkara tersebut.
Senin, 27 Jun 2011 10:56 WIB
detikFinance
Pejabat akan Kena Sanksi Simpan Uang APBN di Rekening Pribadi
Pemerintah pusat siap memberikan sanksi kepada pejabat pemerintah daerah yang terbukti menyimpan uang negara di rekening pribadinya. Berdasarkan pengalaman, sanksi yang diberikan masih bersifat administratif.
Selasa, 21 Jun 2011 17:19 WIB
detikNews
Staf Khusus: Presiden SBY Pro Pembangunan Pedesaan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaruh perhatian yang tinggi atas pembangunan pedesaan yang bersifat inklusif. Perhatian kepada desa ini diberikan tidak hanya periode 2010-2014 saja, namun keberpihakan ini telah tampak sejak tahun 2004 lalu.
Selasa, 21 Jun 2011 08:30 WIB
detikFinance
Pemerintah Sulit Atasi Pejabat Daerah Simpan Uang Negara di Rekening Pribadi
Kemenkeu tidak bisa menindak pejabat daerah yang menyimpan duit anggaran negara di rekening pribadi, seperti yang terendus oleh PPATK.
Jumat, 17 Jun 2011 14:50 WIB