Salah satu cara pemerintah untuk memastikan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di masyarakat adalah dengan mempercepat penyerapan anggaran belanja.
Majelis hakim meminta KPK membuka 16 rekening bank dan 2 sertifikat tanah milik mantan bos PT Duta Graha Indonesia (PT DGI) Dudung Purwadi yang diblokir.