Pemprov Jatim memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk ikut mengawal dan mengawasi alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Jatim.
Kepala BKN mengaku dokumen TWK dipegang BNPT dan Dinas Psikologi TNI AD. KPK merespons hal itu dan mengatakan bahwa KPK hanya bisa berkoordinasi dengan BKN.
Enam anggota DPRD Provinsi Sumbar mendatangi gedung KPK untuk melaporkan dugaan penyimpangan anggaran Rp 7,63 miliar dana penanganan COVID-19 di Sumbar.
Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, pembentukan Komite Etika Berinternet atau NEC ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2021.
"Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus mengupayakan agar laju penyebaran virus bisa ditekan, sehingga kesehatan dan perekonomian kita dapat pulih kembali"