Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan menyatakan DPRD belum menentukan sikap terkait kisruh KJS. Pimpinan DPRD masih menunggu keputusan rapat komisi E DPRD DKI Jakarta.

Langkah DPRD DKI yang menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai sebagai upaya untuk menjegal orang nomor satu di Ibukota itu untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Lalu apa tanggapan Jokowi?

KJS menemui kendala karena 16 RS swasta sempat menyatakan mundur. Nilai klaim premi KJS dinilai terlalu kecil dibanding biaya yang ditanggung rumah sakit. Atas kisruh ini, DPRD DKI berniat menginterpelasi alias bertanya pada Gubernur DKI Jokowi. Menurut pengamat politik UI Andrinof Chaniago, niat DPRD itu hanya mencari-cari kesalahan saja. Seharusnya DPRD membantu Pemprov DKI mencari solusi memperbaiki pelayanan KJS. Bila Anda setuju dengan Andrinof Chaniago, pilih Pro!

2 RS yang mengundurkan diri dari pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) secara resmi melalui surat, yakni RS MH Thamrin dan RS Admira, bergabung kembali. Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan menjelaskan bila DPRD DKI meminta keterangan dengan hak interpelasinya.

Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD DKI diprediksi akan menimbulkan reaksi keras warga Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI, Achmad Nawawi menilai hal ini tak akan terjadi jika Jokowi bersedia menjalin hubungan intens dengan anggota dewan.

Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD terhadap Jokowi terkait program KJS dinilai tak perlu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menganggap permasalahan KJS hanya membutuhkan komunikasi informal.

Sejumlah anggota DPRD DKI berencana mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI terkait pelaksanaan KJS. Setelah Gubernur DKI Jokowi, sasaran DPRD DKI kini Wagub Ahok.

Rencana sejumlah anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terhadap program KJS Jokowi dinilai tak tepat. Anggota Komisi E DPRD DKI Dwi Rio melihat langkah ini akan mendapat reaksi keras dari masyarakat.

Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Penggunaan hak tanya yang bisa berujung pada pemakzulan tersebut dinilai terlalu berlebihan dan terkesan dipaksakan.

Sebanyak 32 anggota DPRD DKI dari 5 fraksi mengajukan hak interpelasi terkait Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Upaya politisi Kebon Sirih dinilai sebagai manuver menjegal pencapresan Jokowi di 2014.