Anggota Komisi III DPR, Panda Nababan, pagi ini menjalani sidang perdana kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Panda 'membawa' pemantau dari KY dan Komnas HAM.
Menkum HAM Patrialis Akbar membantah bahwa pemerintah yang diwakilkan 8 menteri telah mengabaikan pembahasan RUU BPJS. Menurutnya, pembahasan antara pemerintah dan DPR hanya terkendala perbedaan pandangan.
Dalam RUU Intelijen yang tengah dibahas DPR dan Pemerintah, diwacanakan agar BIN diperkenankan menyadap telepon tanpa harus ada putusan dari pengadilan yang mengizinkannya. Hal ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
DPR sedang menggodok RUU Intelijen. Dalam RUU Intelijen itu akan diatur mengenai kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyadap tanpa putusan pengadilan.
Untuk mengenang setahun wafatnya KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden RI ke-4 sekaligus Bapak Pluralisme dan Multikulturalisme Indonesia, kami memuat kembali wawancara eksklusif dengan beliau yang sempat dimuat di Majalah Rolling Stone Indones
Istilah pelanggaran HAM berat muncul lagi saat video kekerasan TNI di Papua muncul ke publik. Tapi apa sih sebenarnya definisi dari pelanggaran HAM berat itu?