Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
images AI Explainer
Apakah ini bermanfaat?
PD: Golkar Jangan Kambinghitamkan Satgas Antimafia

detikNews

PD: Golkar Jangan Kambinghitamkan Satgas Antimafia

Partai Demokrat heran melihat upaya Partai Golkar menggalang dukungan penolakan terhadap Satgas Antimafia di DPR. PD meminta Golkar mendorong penguatan Satgas, bukan malah menjadikan Satgas sebagai kambing hitam.
Selasa, 07 Des 2010 09:00 WIB
Golkar Galang Dukungan di DPR Tolak Satgas Antimafia

detikNews

Golkar Galang Dukungan di DPR Tolak Satgas Antimafia

Partai Golkar tidak main-main dengan sikapnya yang menolak keberadaan satgas pemberantasan mafia hukum. Si Beringin kini bahkan tengah menggalang dukungan untuk pengajuan hak interpelasi di DPR.
Senin, 06 Des 2010 18:47 WIB
Surabaya Banjir, Dewan Ditantang Interpelasi Walikota

Surabaya Banjir, Dewan Ditantang Interpelasi Walikota

Kritikan pedas dialamatkan kepada anggota DPRD Surabaya menyusul banjir yang melanda di sebagian besar Kota Pahlawan. Dewan ditantang untuk mengajukan hak interpelasi ke walikota soal penanganan banjir.
Jumat, 03 Des 2010 14:12 WIB
Yusril Minta Mega dan SBY Jadi Saksi Sisminbakum

detikNews

Yusril Minta Mega dan SBY Jadi Saksi Sisminbakum

Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra meminta mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden SBY menjadi saksi dalam kasus Sisminbakum. Bahkan dia juga telah menyiapkan saksi meringankan seperti mantan Wapres Jusuf Kalla dan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie.
Rabu, 29 Sep 2010 15:46 WIB
Yusril: Presiden SBY Bisa Di-impeachment

detikNews

Yusril: Presiden SBY Bisa Di-impeachment

Eks Mensesneg Yusril Ihza Mahendra berpendapat Presiden SBY bisa di-impeachment karena salah mengangkat Jaksa Agung dan tidak segera melaksanakan putusan (MK. DPR juga dapat menggunakan hak berpendapat untuk merespons kebijakan Presiden.
Jumat, 24 Sep 2010 16:32 WIB
Presiden Bisa Diinterpelasi karena Tak Taati Putusan MK

detikNews

Presiden Bisa Diinterpelasi karena Tak Taati Putusan MK

Pernyataan Istana bahwa Jaksa Agung Hendarman Supandji tetap legal, dinilai sebagai sikap tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, DPR bisa saja mempertanyakan sikap Presiden dengan menggunakan hak interpelasi.
Kamis, 23 Sep 2010 13:48 WIB