detikJateng
Respons Wawalkot Astrid soal Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
Begini respons Pemkot Solo soal mengemuka usulan Solo jadi Daerah Istimewa Surakarta.
Jumat, 25 Apr 2025 10:31 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Istana Pelajari Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
Solo diusulkan menjadi Daerah Istimewa Surakarta. Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya mempelajari dahulu usulan tersebut.
Jumat, 25 Apr 2025 08:22 WIB
detikNews
Mengemuka Usulan Agar Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
Tiba-tiba muncul masukan jika Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta.
Jumat, 25 Apr 2025 08:06 WIB
detikSumut
Kata Aria Bima soal Polemik Ijazah Jokowi
Politikus PDIP Aria Bima turut angkat bicara soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Jumat, 25 Apr 2025 08:00 WIB
detikNews
Waka Komisi II DPR Bicara Kriteria soal Usul Solo Jadi Daerah Istimewa
Wakil Ketua (Waka) Komisi II DPR Dede Yusuf menyebut suatu daerah harus memiliki kriteria agar menjadi daerah istimewa.
Jumat, 25 Apr 2025 05:41 WIB
detikNews
Kemendagri Ungkap 6 Daerah Ajukan Status Jadi Daerah Istimewa
Ada 6 daerah mengajukan status daerah istimewa. Salah satunya adalah Kota Solo
Jumat, 25 Apr 2025 00:30 WIB
3 Foto
detikNews
Aria Bima PDIP: Jangan Tuntut Jokowi Buktikan Ijazahnya Asli
Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan Jokowi tak perlu membuktikan keaslian ijazahnya.
Kamis, 24 Apr 2025 22:38 WIB
detikNews
Doli Tegur Dirjen Kemendagri: Kalau Kita Komunikasi Tolong Respons
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegur Dirjen Kemendagri karena komunikasi yang kurang baik saat dirinya menjabat Pj Gubernur Sumatera Utara.
Kamis, 24 Apr 2025 20:46 WIB
detikFinance
Dana Transfer ke Daerah Tembus Rp 848 T, Ini Rinciannya
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut jumlah alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 848,52 triliun.
Kamis, 24 Apr 2025 18:00 WIB
detikNews
Video: Waka Komisi II DPR Minta Kemendagri Bubarkan Ormas Meresahkan
Wakil Komisi II DPR RI, Aria Bima, meminta agar Kemendagri mengevaluasi organisasi masyarakat (Ormas) yang meresahkan publik.
Kamis, 24 Apr 2025 16:35 WIB