detikNews Novanto Kukuhkan 279 Pengurus Golkar, Termasuk Yahya Zaini Pada saat pengumuman kepengurusan awal pada Mei 2016 lalu, nama Yahya Zaini tidak masuk. Jumat, 12 Agu 2016 16:38 WIB
detikFinance Ini Pidato Lengkap Sri Mulyani di Kampus UI Hari Ini Sri Mulyani Indrawati, Managing Director dan Chief Operating Bank Dunia, hari ini memberikan ceramah di Kampus UI Depok. Ini isi pidatonya. Selasa, 26 Jul 2016 15:42 WIB
detikNews JK: Otonomi Jangan Buat Terkotak-kotak, Camat Aceh Bisa dari Papua Wapres JK menegaskan sistem otonomi daerah yang diterapkan tidak boleh membuat daerah menjadi terkotak-kotak. Otonomi harus menjadi semangat pemersatu. Senin, 18 Jul 2016 13:12 WIB
detikNews Pimpinan KPK Sambut Baik Wacana Pembangunan Kantor Perwakilan di Daerah Tujuan pembukaan kantor perwakilan KPK di daerah agar penegakan hukum dapat dilakukan lebih maksimal di daerah. Kamis, 14 Jul 2016 18:11 WIB
detikNews Menkum HAM Segera Terbitkan SK Kepengurusan Hasil Munaslub Golkar Golkar mendaftarkan kepengurusan baru hasil Munaslub ke Kemenkum HAM. Menkum HAM Yasonna Laoly akan menerbitkan SK dalam waktu dekat. Selasa, 28 Jun 2016 18:24 WIB
detikNews Idrus dkk Daftarkan 279 Pengurus Golkar Hasil Munaslub ke Menkum HAM Elite Golkar mendaftarkan susunan pengurus hasil Munaslub Bali ke Kemenkum HAM. Selasa, 28 Jun 2016 16:34 WIB
detikFinance Selain Dana Otsus, Pemerintah 'Suntik' Rp 2,8 T untuk Infrastruktur Papua Selain mendapat dana otsus, Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapat tambahan dana infrastruktur sebesar Rp 2,8 triliun. Selasa, 21 Jun 2016 18:54 WIB
microsite Pemerintah Diminta Bersinergi Dalam Membangun Papua Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 sudah berjalan 15 tahun tetapi hingga kini substansinya belum terealisasi. Selasa, 31 Mei 2016 17:15 WIB
detikNews Ini Susunan Pengurus DPP Golkar 2016-2019 Kepengurusan Partai Golkar sudah diumumkan mulai dari pengurus harian hingga Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. Senin, 30 Mei 2016 18:12 WIB
detikNews PKS: Harusnya Perppu Kebiri Juga Hukum Penyebar Video Porno dan Miras PKS menginginkan Perppu tentang Perlindungan Anak juga menyinggung soal larangan penjualan miras dan penyebaran konten video porno. Apa alasannya? Sabtu, 28 Mei 2016 17:05 WIB